Prancis mengusulkan Palestina jadi negara pengamat di PBB

Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy, menyerukan agar PBB meningkatkan status Palestina sebagai negara pengamat nonanggota.

FOTO KORBAN ANAK PALESTINA

Usulan ini disampaikan untuk menjadi jalan tengah antara keinginan Palestina menjadi anggota penuh PBB dan ancaman veto dari anggota Dewan Keamanan PBB, terutama Amerika Serikat.
"Kita memahami bahwa Palestina tidak bisa begitu saja memperoleh status keanggotaan tetap PBB. Penyebab utama masalah ini adalah kurangnya kepercayaan di kalangan sejumlah pihak," kata Sarkozy.

"Jadi mengapa tidak menawarkan status negara pengamat untuk Palestina? Ini bisa menjadi sebuah langkah maju yang penting," lanjut dia.

Berdasarkan aturan PBB, untuk menetapkan status keanggotaan penuh bagi sebuah negara membutuhkan rekomendasi Dewan Keamanan sebelum mendapat persetujuan dua pertiga dari 193 negara anggota PBB.

Sementara itu, status negara pengamat cukup mendapat persetujuan Sidang Umum PBB di mana hak veto negara anggota tetap Dewan Keamanan tidak berlaku.

Status pengamat nantinya juga bisa memberi akses bagi Palestina ke berbagai organisasi dunia semacam Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, atau Pengadilan Kriminal Internasional, ICC.

Sejauh ini, Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, belum memberikan komentar soal tawaran Presiden Sarkozy itu. Namun, seorang deputi penasihat keamanan AS, Ben Rhodes, menyebut usulan Sarkozy itu sangat penting dan konstruktif.

Peran internasional

Jadi mengapa tidak menawarkan status negara pengamat untuk Palestina? Ini bisa menjadi sebuah langkah maju yang penting."

Presiden Nicolas Sarkozy

Selain soal status keanggotaan Palestina di PBB, Sarkozy juga menyerukan agar dunia internasional lebih terlibat dalam proses perdamaian Israel-Palestina.

Saat ini Organisasi Pembebasan Palestina, PLO, yang mendapat status pengamat tetap di PBB.

Pernyataan Sarkozy ini mencerminkan proses perdamaian yang disponsori Amerika Serikat belum membuahkan hasil apapun.

Sarkozy menekankan peran diplomatik Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia dan PBB di Timur Tengah dianggap belum cukup untuk menciptakan perdamaian.

"Terlalu banyak pemain penting justru bisa menggagalkan upaya mencapai kesuksesan," kata Sarkozy.

Sarkozy juga menekankan perlunya jadwal pasti proses negosiasi yang kembali terhenti setelah dibuka kembali oleh pemerintahan Barack Obama, September tahun lalu.

"Sebulan untuk berdiskusi, enam bulan untuk mendapatkan kesepakatan soal perbatasan dan keamanan dan satu tahun untuk mencapai kesepakatan definitif," kata Sarkozy.

Dia menambahkan dalam negosiasi damai harus mencakup wilayah Palestina dengan perbatasan sebelum perang 1967 namun dibarengi pertukaran lahan untuk pemukiman Yahudi.